Komisi VII DPR mendukung penuh keinginan PT.Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, atau lebih dikenal dengan PGN, untuk mengembalikan lagi pasokan gas sebesar 100 juta kaki kubik per hari, yang sebelumnya dialirkan ke PT Chevron Pacifc Indonesia dialihkan ke PT.PLN

Dukungan ini dikemukakan saat Komisi VII dipimpin Wakil Ketua Achmad Farial (Fraksi PPP) rapat dengar pendapat dengan Dirut PGN di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (2/2)

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengatakan bila gas tersebut tidak dialirkan ke pembangkit PLN, maka subsidi untuk perusahaan listrik itu dipastikan akan membengkak. “Kalau PLN tidak mendapatkan gas, hamper pasti subsidi kembali membengkak" katanya.

Dito menjelaskan, saat ini, PLN mengalami kekurangan pasokan gas hingga 1.000 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Sejumlah PLTGU besar seperti Tanjung Priok, Muara Karang, Muara Tawar, Grati, dan Tambak Lorok tidak mendapat gas sejak beroperasi.

Karena itu, Dito mengharapkan, pemerintah bisa menegosiasikan kembali pasokan gas ke Singapura untuk dialihkan ke PLTGU Muara Tawar. "Setelah unit regasifikasi di Teluk Jakarta beroperasi awal tahun depan, maka gas bisa diekspor lagi ke Singapura," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII lainnya Wa Ode Nurhayati (Fraksi PAN) mendesak PT.PGN untuk memperioritaskan pemenuhan kebutuhan gas domestik.

 “Pemenuhan kebutuhan Gas untuk operasional PLN harus diutamakan. Jangan sampai peenuhan kebutuhan ekspor lebih tinggi  daripada pemenuhan kebutuhan dalam negeri,” tegas

Menurut Wa Ode, saat ini gas yang dialokasikan untuk kebutuhan domestik hanya maksimal 25 hingga 30 persen. Dirinya juga sepakat bila gas yang dialokasikan ke Chevron Pacific Indonesia (CPI), dialihkan ke PLN.

“Saya setuju PGN tidak terlalu memanjakan Chevron Pacific Indonesia (CPI), apalagi jika hanya untuk pemenuhan target lifting,” tukasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PGN Hendi P Santoso, meminta pemerintah mengembalikan lagi pasokan gas sebesar 100 juta kaki kubik per hari yang sebelumnya dialirkan ke PT Chevron Pacifc Indonesia.

Menurutnya, kalau gas itu dikembalikan ke PGN, maka pasokan gas tersebut dapat digunakan pembangkit milik PT PLN (Persero). "Jika masuk 100 MMSCFD ke PLN, maka potensi penghematan subsidi BBM akan mencapai 727.000 kiloliter atau menghemat Rp5,5 triliun pada tahun ini," katanya.

Selain itu, menurut dia, potensi tambahan dividen dan pajak PGN dari pengembalian gas tersebut akan mencapai Rp1 triliun. "Dengan demikian kontribusi total mencapai Rp6,5 triliun," ujarnya.

Sejak Februari 2010, alokasi gas sebesar 100 MMSCFD dialihkan dari PGN ke Chevron guna mendukung produksi minyak di Lapangan Duri, Riau. Akibatnya, pasokan gas bumi ke pembangkit PLN berkurang dengan jumlah yang sama. Hendi mengatakan, Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) akan mengalokasikan pasokan gas dari Lapangan Jambi Merang sebesar 85 MMSCFD ke Chevron. (sw)